struktur ketatanegaraan. detikcom) Jakarta -. struktur ketatanegaraan

Indonesia sebagai Negara yang Berkedaulatan Rakyat 1) Majlis Permusyawaratan Rakyat. KOMPAS. Selain itu dalam konstitusi juga harus terdapat pasal mengenai perubahan konstitusi. kemerdekaan, gagasan dan struktur kehidupan masyarakat Indonesia didasarkan pada kolonialisme yang sangat eksploitatif, namun setelah III. Fase Kedua adalah ketika KNIP bertransformasi menjadi lembaga setingkat parlemen yang menjadi badan legislatif pertama di Indonesia. Abdul Latief,• Mahfud MD, M. Mahfud MD. 2. Nama Lembaga Negara Indonesia. 1. perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, UUD kita sudah berganti tiga kali dan UUD 1945 sudah empat kali mengalami perubahan (amandemen). Kedudukan MK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Kemudian MPR memberikan kekuasaan atau distribution of power kepada 5 lembaga tinggi negara yang masing. Jakarta: Rieneka Cipta. 1 Saat UUD 1945 belum. Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia [Lengkap + Contoh Soal] oleh Alvian Ardyansyah. 5. Miriam Budiardjo, ada terdapat 5 muatan konstitusi , yaitu : – Susunan orang ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental – Pembagian tugas , pembagian kekuasaan dan hubungan antar lembaga negara – Jaminan terhadap HAM dan warga negaranyad. Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia,UII Press, Yogyakarta, 1993, hlm. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia pernah memiliki kedudukan yang sangat penting pada saat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) belum diamandemen. (makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak. Selain itu, buku ini memuat proses perubahan UUD 1945, struktur ketatanegaraan Republik Indonesia setelah perubahan UUD 1945 yang memuat lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD,. UUD 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melakukan kedaulatan rakyat. Hadirnya DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia diatur dalam Pasal 22 C dan 22 D UUD 1945. Struktur Ketatanegaraan Ri Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 (Sebelum Dan Sesudah Amandemen) | Wahyumi | Bangun Rekaprima: Majalah Ilmiah Pengembangan. Download Free PDF. Lembaga negara ini bertujuan sebagai Pengawal Demokrasi dan Penegak Konstitusi dari setiap proses demokratisasi dan Politik Hukum (Nasional). com - Indonesia adalah negara berdaulat yang memiliki konstitusi bernama Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. MPR. Badan Pemeriksa Keuangan B. v12i3. Struktur Teks Deskripsi dan Pengertiannya. Penegakan Supremasi Hukum, Penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi,. struktur kekuasaan negara, salah satunya perubahan terhadap struktur kelembaganegaraan. DR. 31. Berikut dibawah ini merupakan fungsi trias politika yaitu sebagai berikut; Mengemukakan bahwa konstitusi ialah seluruh sistem ketatanegaraan yang berupa kumpulan peraturan yang mengatur, membentuk ataupun memerintah dalam suatu negara. pemegang kekuasaan eksekutif adalah presiden 4. Hakim Konstitusi Wahiduddinuddin Adams menjadi narasumber dalam kegiatan webinar Kuliah Kerja Lapangan yang diselenggarakan oleh Universitas Pancasakti Tegal, Jumat (11/06) di Gedung MK. Undang-undang Dasar 1945 atau UUD 1945 adalah konstitusi di Indonesia. Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, presiden mempunyai dua fungsi, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Baik konstitusi maupun Undang-undang Dasar menurut Pakar Hukum Tata Negara berisi Hukum dasar tertulis. Setelah amandemen, MPR adalah lembaga tinggi negara yang memiliki kedudukan. Peran KNIP dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dapat dibagi menjadi dua fase. Komisi Yudisial dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia . Konstitusi Indonesia dan Korea Selatan memiliki konstitusi yang sama. demokrasi secara langsung dalam Pemilihan Umum (Pemilu) maupun proses pembuat an Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomo- Undang-Undang dan implement asinya t idak bo- krasi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indone- leh bert ent angan dengan konst it usi at au Un- sia Pasca Amandemen Uud 1945 dang-Undang Dasar 1945. Dharin Detama Patra (11213019) Ganjar Abdillah A. Semenjak proklamasi pada 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami beberapa kali perubahan sistem dan struktur pemerintahan. 2. Hakikat Konvensi Ketatanegaraan ∼ 236 2. MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang memegang kedaulatan rakyat. HUBUNGAN DASAR NEGARA DGN KONSTITUSI • Pengertian Dasar Negara Dasar negara, mrp pedoman dlm mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan negara yg mencakup berbagai bidang kehidupan. 342 dasar dan struktur ketatanegaraan indonesia-moh mahfud md baca 2. Dari tujuh lembaga di atas. Sistem Pemerintahan di Indonesia adalah sistem semi Presidensial, dengan ciri presidensia nya lebih menonjol dengan mengandung ciri parlementer, yakni. Setidaknya udah 4 kali Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan atau amandemen pada periode tahun 1999-2002. MPR. Komisi Pemberantasan Korupsi E. 2, Juli 2011. Martha Pigome Mei 2011. 2. Sebutan bagi lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan tidak terbatas digunakan sebagai alat antara lain memperbesar kekuasaan presiden di luar ketentuan UUD 1945, seperti. Pada masa awal. Adapun lembaga dan komisi. Baca Selengkapnya tentang fungsi masing-masing lembaga> Sistem Ketetanegaraan Indonesia. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah penjelasan mendalam mengenai kedua unsur. Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR RI yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. PERUBAHAN STRUKTUR TATA NEGARA YANG TERJADI DI INDONESIA. Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia (suatu tinjauan dari aspek tugas dan wewenangnya) Gultom, Lodewijk, author. AMANDEMEN UUD 1945. 2000, 2001 dan 2002). Pada tahun 1998 di Negara Republik Indonesia terjadi demonstrasi dari berbagai kalangan masyarakat termasuk mahasiswa untuk. Undang-Undang No. IMPLEMENTASI PRINSIP DEMOKRASI DAN NOMOKRASI DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN RI PASCA AMANDEMEN UUD 1945. STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA SETELAH PERUBAHAN KEEMPAT UUD TAHUN 1945 PENDAHULUAN. 2001 h. Buku ini berisi UUD 1945 dan Perubahannya, yang memuat UUD 1945 hasil amandemen (perubahan) pertama sampai terakhir (keempat). , M. Lembaga ini dalam tugasnya diakui bersifat mandiri dalam farti tidak boleh. Sebagai suatu penelitian normatif, penelitian ini mengunakan metode penelitian kepustakan atau studi dokumen, yaituDasar Pemikiran dan Latar Belakang Perubahan UUD 1945 1. Nevertheless, the amendment (fifth) should be done with wisdom, sincerity,Dari pemahaman sistem hukum seperti diuraikan di atas, bagian utama struktur hukum ketatanegaraan RI dapat ditemukan dalam naskah undang-undang dasar atau *) makalah disampaikan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara Serentak Tahun. Sebelum diamandemen, UUD 1945 mengatur kedudukan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara, serta hubungan antar lembaga-lembaga tersebut. DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA 1. Kehadiran DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia diatur dalam pasal 22C dan 22D UUD 1945. 2 Struktur Ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen 1945 Berbeda dengan sebelum dilakukannya perubahan UUD 1945, maka UUD 1945 hasil perubahan tidak mengenal lagi istilah lembaga tertinggi negara, karena lembaga-lembaga negara tersebut, mempunyai kedudukan yang seimbang antara satu lembaga negara dengan lainnya,. Abstract . 1 1 Tuntutan tersebut antara lain sebagai berikut: 1). Di samping itu, kedudukan. Dikutip dari buku Makna Undang-Undang Dasar oleh Nanik Pudjowati (2018:14), UUD 1945 adalah hukum dasar yang tertulis yang memiliki kedudukan sebagai supremasi hukum di. Amandemen Undang-Undang Dasar berpengaruh terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia, dengan perubahan tersebut, berubah juga struktur kelembagaan negaranya. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2007. C. UUD RI 1945 pasca amandemen mengenal 7 lembaga tinggi negara yakni MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, BPK dan lembaga tambahan lain seperti Komisi Pemiliha Umum. MPR d. Undang-undang 1945 dan Perubahannya + Struktur Ketatanegaraan, UUD 1945 dan Perubahannya, Proses Perubahan (Amandemen) UUD 1945, Pancasila & UUD butir P4, Tugas dan Wewenang Lembaga-lembaga Negara, Struktur Pemerintahan Daerah, Susunan Kabinet Indonesia Bersatu. Setelah proklamasi kemerdekaan, sejak 18 Agustus 1945 bentuk dan sistem pemerintahan kita dikenal dengan negara kesatuan ( unitary system ). Dr. Foto. Kedua rezim ini melakukan indoktrinasi berupa sakralisasi konstitusi dan tidak mengubah konstitusi. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta: PT Rineka Cipta. 137), berdasarkan perubahan pasal-pasal UUD 1945 tentang kelembagaan Negara, sebelum & sesudah perubahan UUD 1945 adalah sebagai berikut; A. Universitas Indonesia Library, LONTAR - Library Automation and Digital ArchiveSTRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA SETELAH PERUBAHAN KEEMPAT UUD TAHUN 1945 Oleh : PROF. 2. 959 8 MOH d Tahun: Rineka Cipta Link Terkait: - Deskripsi Dokumen - Status Ketersediaan Dokumen Fisik - Dokumen Yang Mirip - Katalog Pencarian - Website Perpustakaan UI - Website UIBerita. Struktur Ketatanegaraan Ri Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 (Sebelum Dan Sesudah Amandemen) Bagi sebuah negara, keberadaan UUD sangatlah penting, meskipun UUD bukanlah syarat mutlak untuk berdirinya sebuah negara. Kekuasaan moneter dipegang oleh bank sentral di Indonesia, yakni Bank Indonesia, sesuai dengan UUD 1945 Pasal 23D. Kedudukan MPR di dalam struktur ketatanegaraan Indonesia merupakan lembaga tertinggi negara, hal ini yang terjadi sebelum amandemen Undang Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan aturan tertinggi atau landasan tata negara Indonesia. Sistem-Sistem Pemerintah Negara-negara ASEAN. Periode 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949. Kami berharap semoga dengan adanya makalah ini dapat. ranggaku 10 April 2023. mempertegas kekuasaan pemerintah 22. Pertama; struktur UUD 1945 menyebabkan terjadinya executive heavy karena. Hakikat Kekuasaan Ekskutif 5. mendasar dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan kita sebagaimana nampak pada perubahan yang hampir menyeluruh atas Undang Undang Dasar 1945. S Nurul Ocktaviani Isni Nurjanah Antonius Vito R. Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi di dalam UUD RI 1945 Pasca Amandemen dan Implemenasinya dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia October 2012 // DOI: 10. Jaminan eksistensi Komisi Yudisial dalam st ruktur ketatanrgaraan RI dapat dilihat . 5 Struktur kelembagaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia menurut UUD NRI Thn 1945, terdapat 8 (delapan) organ negara yang kedudukannyaStruktur legislatif di Indonesia dan Inggris sama-sama berbentuk bikameral (dua kamar) di Indonesia sistem dua kamar tersebut terdiri dari DPR dan DPD. Apa bila dilihat dari substansi yang ditetapkan didalamnya belum sepenuhnya mewujudkan apa yang menjadi tujuan pembentukan suatu konstitusi (UUD) bagi suatu negara. Dalam konsep negara hukum, termasuk pula konsep rechtsstaat, maupun the rule of law, serta nomokrasi Islam, Kekuasaan Kehakiman menjadi tiang penyangga suatu pilar dan unsur penting yang menyanggah suatu negara hukum bekerja. Presiden selaku kepala negara dan pemerintahan juga diberi hak untuk menggunakan alat-alat kelengkapan negara, seperti TNI dan Polri. Kompleksitas ketatanegaraan yang dihadapi negara modern berdampak pada kebutuhan untuk memperbanyak alat perlengkapan negara dalam. Bentuk pemerintahan negara Afganistan yang terbaru dibentuk setelah agresi militer AS dan PBB yang menggusur pemerintahan Taliban tahun 2001. pemerintahan atau ketatanegaraan masa pendudukan Jepang di Indonesia, mulai dari awal menguasainya sampai kebijakan-kebijakan yang diterapkannya. Penyerahan kekuasaan tertinggi pada MPR merupakan kunci yang menyebabkan kekuasaan pemerintahan negara seakan-akan tidak memiliki khubungan dengan rakyat. Dalam konteks ini, salah satu pintu masuk bagi integrasi agama dan negara adalah melalui proses pembuatan hukum ( law-making process) yang memungkinkan diksi-diksi hukum berbasis doktrin agama dapat "menyelinap" masuk ke dalam struktur perundangan atau ketatanegaraan kita. sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. “Menurut undang-undang” atau “menurut UUD”: suatu obyek diatur dan ditentukan secara “expressis verbis” dalam peraturan yang bersangkutan. Menurut UUD 1945 sebelum perubahan Majelis Permusyawratan Rakyat (MPR) sebagai sebuah nama dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia sudah ada sejak lahirnya negara ini. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia pernah memiliki kedudukan yang sangat penting pada saat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) belum diamandemen. 3 Di level teoritik, kajian tentang suatu sistem hukum ketatanegaraan dewasa ini, paralel dengan perkataan “bentuk dan isi” sebuah konstitusi. UUD memberikan pembagian kekuasaan (separation of power) kepada 6 Lembaga Negara dengan kedudukan yang sama dan. Struktur Lembaga Negara. keempat dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia dan implikasinya terhadap struktur ketatanegaraan di Indonesia. Lihat Juga Saldi Isra, Saldi Isra, Pergeseran FungsiAyu,Miranda Risang. Selain itu diatur juga mengenai sistem keanggotaan MPR yaitu: MPR terdiri atas Anggota DPR dan DPD . Hasil amandemen UUD 1945 antara lain dengan dibentuknya beberapa lembaga negara yang baru. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan. Struktur ketatanegaraan di Indonesia yang kita ketahui sebelum adanya perubahan UUD’45 yaitu MPR menjadi. Kedudukan MK dalam Struktur Ketatanegaraan Kewenangan dan Fungsi MK Contoh-Contoh dan Statistik Putusan MK. a. Bila sebelum amandemen, maka struktur ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 adalah MPR berada di atas Presiden. Permasalahan yang ada sekarang adalah mengenai struktur ketatanegaraan yang ada di Indonesia sebagai imbas dari sistem yang kita anut dan juga sebagai imbas dari adanya amademen UUD 1945. Dengan demikian, kerangka ketatanegaraan perlu dibatasi sebatas pembagian kekuasaan antara Pusat dan Daerah, selain tentu saja struktur ketatanegaraan secara fundamental, pembagian wewenang di antara struktur ketatanegaraan secara fundamental, dan jaminan hak asasi manusia (Sri Soemantri: 2006). detikcom) Jakarta -. , MH Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Abstract Fundamental changes in the 1945 is the amendment of Article 1 paragraph (2) as follows: "Sovereignty belongs to the people and carried out according to the Constitution". 148. Bagan 2. 1 Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pada awal bergulirnya gerakan reformasi, tekad untuk memberantas segala bentuk penyelewengan sesuai dengan tuntukan reformasi seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan penyalahgunaan kekuasaan, ternyata belumstruk·tur n 1 cara sesuatu disusun atau dibangun; susunan; bangunan; 2 yang disusun dengan pola tertentu; 3 pengaturan unsur atau bagian suatu benda; 4 ketentuan unsur-unsur dari suatu benda; 5 Ling pengaturan pola dalam bahasa secara sintagmatis;-- batin Ling struktur yang dianggap mendasari kalimat atau kelompok kata; -- fonemis Ling. Pengajuan usul kepada DPR mengenai rancangan undang-undang yangJimly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945. Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Oleh : NAUFAL EL RAMADHIAN . MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang memegang kedaulatan rakyat. Sebutan “menurut. Tulisan ini menganalisisnya dari perspektif yuridis. Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga negara baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia bila dibandingkan dengan lembaga yang lain seperti DPR dan MPR, yang merupakan hasil dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Konstitusi. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, sejarah ketatanegaraan di Indonesia pasca kemerdekaan dapat dibagi menjadi 5 periode, yaitu: 1. 04. TEKS. maka struktur ketatanegaraan Republik Indonesia harus segera disesuaikan dengan desain UUD yang telah berubah itu. Jumat, 25 Mar 2022 17:36 WIB. Masa Penjajahan Jepang. Menurut UUD 1945 dalam struktur konstitusional Indonesia ada delapan organisasi negara yang memiliki kedudukan. Dalam sistem ketatanegaraan di negara-negara demokrasi modern yang berdasarkan konstitusi, lazimnya memberikan peran, fungsi, dan kewenangan yang memadai pada lembaga-lembaga perwakilan sebagai wujud kedaulatan rakyat, yang diwujudkan dalam mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (check and. M. Struktur ketatanegaraan menurut UUD 1945, bertumpu pada kewenangan atau kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat, dengan akibat tidak terjadinya checks and balancesantar lembaga-lembaga kenegaraan. 1. Sholawat dan salam masih terlimpah1. (Issha Harruma) KOMPAS. Judul:. • Konkretisasi dilihat dari kedudukan, tugas, kekuasaan dan wewenang, pembentukan, serta hubungan antar alat perlengkapan itu satu sama lain. Sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan mendasar seiring denganteijadinya perubahan konstelasi politik yang ditandai dengan kejatuhan Soehartodari tampukkepreside-nan. Sekarang di lembaga legislatif terdapat 3 lembaga, yaitu DPR RI, DPD RI dan MPR RI, masing-masing lembaga legislatif tersebut memiliki. 36/PUU-XV/2017 dan berbagi pendapat para ahli hukum dibidang tata Negara serta sumber yang mendukung penulisan ini. Mahasiswa : 03 410 579 PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM F A K U L T A S H U K U M UNIVERSITAS. dan secara langsung menerima kewewenang konstitutional dari UUD antara lain DPR, DPD, MPR, BPK, Presiden dan Wakil presiden, MA, MK, KY. Dikutip dari Modul 3 Wajah Demokrasi Kita (PPKn), suprastuktur politik adalah semua lembaga negara yang tersebut di dalam. Wacana ini muncul sebagai respon atas pengalaman pada pemerintahan sebelumnya dimana hubungan pusat dan. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada. Pendahuluan. Kedua rezim ini melakukan indoktrinasi berupa sakralisasi konstitusi dan tidak mengubah konstitusi. Hal ini tidak terlepas dari konsep e. 4,. (DPR) dalam struktur ketatanegaraan kita. Lembaga ini dalam tugasnya diakui bersifat mandiri. unsur penting dalam struktur ketatanegaraan yang menjadi bagian dari sistem hukum suatu negara. Menyusun ringkasan Amerika Serikat: 2. Asshiddiqie, Jimly. Traktat (Perjanjian) ∼ 230 C. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Struktur Ketatanegaraan Ri Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 (Sebelum Dan Sesudah Amandemen) Bagi sebuah negara, keberadaan UUD sangatlah penting, meskipun UUD bukanlah syarat mutlak untuk berdirinya sebuah negara. Sejarah ketatanegaraan Indonesia periode pra kemerdekaan adalah: 1. . Bila sebelum amandemen, maka struktur ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 adalah MPR berada di. Pada tahun 1998 di Negara Republik Indonesia terjadi demonstrasi dari berbagai kalangan masyarakat termasuk mahasiswa untukkedudukan lembaga negara penunjang dalam struktur ketatanegaraan RI, tidak hanya ditinjau dari UUD Negara RI Tahun 1945, tetapi juga berdasarkan berbagai pendapat para ahli di bidang hukum tata negara, dengan menjadikan KPK sebagai contoh lembaga negara penunjang. Panggil : 341: Nama Orang : Moh. Era reformasi menuntut lembaga-lembaga dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia untuk terus berkembang dengan harapan kebutuhan masyarakat terhadap demokrasi. Amandemen UUD 1945; 2). Selain itu, sebagai negara demokrasi,. A. ridwan hr baca 5. Buku ini membahas sejarah ketatanegaraan Indonesia yang merupakan hal yang sangat penting. Bagian Pemerintahan Setko Banjarmasin di 06. Chas. Struktur Lembaga Negara setelah Amandemen.